PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan memperoleh pembayaran dana senilai Rp 4 triliun dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengerjaan konstruksi lightrailtransit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) pada 15 Januari 2018 ini.

“Iya betul rencana banget (pembayaran oleh PT KAI pada 15 Januari 2018). Dana yang dibayarkan sekitar Rp 4 triliun,” ujar Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto saat dihubungi pada Minggu (14/1).

Budi menerangkan, sejauh ini, pihaknya telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 6,5 triliun untuk menalangi pembangunan LRT Jabodebek. Adapun progres pengerjaan LRT Jabodebek tercatat sebesar 30% secara keseluruhan. Lintasan LRT saat ini terbagi atas tiga trase, yaitu Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas.”Sekitar 30% progres seluruhnya. Yang tinggi, dari Cawang sampai Cibubur itu sudah di atas 50%,” kata dia.

Selain ditugaskan sebagai kontraktor, sebut Budi, Adhi Karya juga diberi tugas sebagai investor depo dan stasiun LRT Jabodebek senilai Rp 4,2 triliun. Menurutnya, sumber pendanaan investasi berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang sudah diperoleh Adhi senilai Rp 1,4 triliun dan sisa Rp 2,8 triliun akan berasal dari pinjaman.

Dia menambahkan, untuk membangun depo di Bekasi Timur masih perlu ada pembebasan lahan. Selain itu, proses pembebasan lahan juga ada di beberapa titik untuk keperluan
lintasan maupun stasiun.

Pada akhir pekan lalu, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin menjelaskan, pembebasan lahan diperlukan baik di wilayah Jakarta maupun Bekasi Timur. “Bulan Maret kami sudah selesai pembebasan lahan untuk wilayah Jakarta, tapi masih ada kendala lahan untuk depo di Bekasi Timur, mungkin April (selesai),” jelasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan kereta ringan atau LRT Jabodebek, termasuk depo dapat tuntas pada Maret 2018. Saat ini proses pengadaan lahan dengan anggaran Rp 1,6 triliun itu masih dalam tahap sosialisasi dan negosiasi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Jabodebek Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Ju-mardi menuturkan, total kebutuhan lahan untuk proyek LRT Jabodebek sekitar 61,05 hektare (ha). Tanah itu terdiri atas lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 30,6 ha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 15,20 ha, dan TNI AU 0,94 ha yang telah digunakan.

“Sedangkan sekitar 14,25 ha adalah lahan yang mesti dibebaskan. Dari jumlah itu, sekitar 10 ha untuk depo, 1 ha untuk akses depo, dan 3 ha lainnya tersebar,” ungkap dia.

Jumardi menjelaskan, pembebasan lahan untuk depo LRT yang berada di wilayah Jatimulya, Bekasi Timur, dan terbagi dua, yaitu melalui PT Adhi Karya Tbk yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,4 triliun dan pemerintah. Di bagian lahan milik Adhi Karya setidaknya terdapat 300 kepala keluarga (KK) yang mesti dipindahkan, karena tak punya hak alas lahan. Sedangkan di atas lahan yang dibebaskan pemerintah terdapat 200 KK yang mesti dibebaskan.

“Kami upayakan krisis sosial diminimalkan melalui sosialisi-sasi dengan tokoh masyarakat dan muspida setempat. Apalagi, proyek ini tidak hanya untuk masyarakat Bekasi, tetapi juga untuk nasional. Proyek ini juga nantinya serap banyak tenaga kerja saat LRT dioperasikan,” paparnya.

Dana

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,6 triliun untuk keperluan pembebasan lahan LRT Jabodebek. “Sekarang menunggu Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk supaya selesai, setelah selesai kami masukkan ke BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) untuk due diligence uang ganti ruginya,” imbuh dia.

Sebelumnya, KAI optimistis pembayaran atas pengerjaan konstruksi LRT Jabodebek kepada PT Adhi Karya Tbk bisa dilakukan pada 15 Januari 2018. Rencananya, BUMN perkeretaapian tersebut bakal memanfaatkan dahulu dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun untuk pembayaran perdana kepada Adhi Karya ini.

Direktur Keuangan PT KAI Didiek Hartantyo sempat menjelaskan, pembayaran kepada Adhi Karya didasarkan pada pengerjaan yang telah dilaksanakan sampai September 2017. Didiek belum dapat memastikan angka pastinya karena masih dilakukan verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kesepakatan di Kementerian Koordinator Bidang Maritim itu target pencairan kepada Adhi Karya tanggal 15 Januari. Kami juga sedang menunggu pencairan PMN dan itu yang akan kami bayarkan (kepada Adhi Karya),” jelas Didiek.

Didiek menyebutkan, PT KAI belum memanfaatkan dana pinjaman 12 bank sindikasi senilai Rp 19,25 triliun dalam waktu dekat. Menurut dia, pihaknya akan mengandalkan dahulu dana PMN sebesar Rp 4 triliun, yang terdiri atas Rp 2 triliun realokasi PMN kereta api (KA) Trans-Sumatera dan Rp 2 triliun PMN 2017. “Dana Rp 4 triliun itu cukup,” imbuh Didiek.

Didiek mengutarakan, setelah PMN Rp 4 triliun habis, barulah PT KAI akan menggunakan fasilitas pinjaman sindikasi perbankan dengan jangka waktu 18 tahun. Bunga pinjaman disepakati tetap selama tiga tahun pertama sebesar 8,25%.

Pembayaran selanjutnya kepada Adhi Karya, jelas Didiek, dilakukan setiap tiga bulan sekali atas kemajuan pekerjaan selama tiga bulan. “Sesuai perjanjian Adhi Karya, KAI, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), setelah ada verifikasi dari BPKP nanti Kemenhub akan memerintahkan kepada KAI untuk pembayaran kepada Adhi Karya,” jelasnya,